 |
| Tiga narasumber dari Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan hadir dalam acara podcast JAWARA. |
PASURUAN – Menjawab keresahan masyarakat terkait kondisi infrastruktur jalan yang kian disorot, sejumlah anggota Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan hadir dalam forum diskusi publik untuk membedah tantangan dan solusi pembangunan di wilayah tersebut.
Dalam diskusi yang berlangsung secara mendalam dan transparan, tiga anggota Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan—HM. Sudiono Fauzan, Adib Ghoni Atqon, dan M. Aminuddin—memaparkan realitas teknis serta birokrasi yang dihadapi pemerintah daerah dalam pemeliharaan jalan.
Transparansi Anggaran dan Kompleksitas Kewenangan
Salah satu fokus utama dalam diskusi tersebut adalah edukasi kepada masyarakat mengenai pembagian kewenangan pengelolaan jalan, mulai dari status jalan nasional, jalan provinsi, hingga jalan kabupaten. Hal ini menjadi krusial agar masyarakat memahami alur pelaporan dan tanggung jawab perbaikan yang berbeda di setiap tingkatan.
HM. Sudiono Fauzan memberikan gambaran objektif mengenai disparitas antara kebutuhan di lapangan dengan ketersediaan fiskal daerah. Ia mengungkapkan bahwa untuk mencapai kondisi infrastruktur jalan yang ideal di Kabupaten Pasuruan, dibutuhkan anggaran sekitar Rp600 miliar. Namun, realitas anggaran yang tersedia untuk pemeliharaan saat ini hanya berkisar di angka Rp85 miliar.
"Kesenjangan ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah. Kami berkomitmen untuk terus mendorong skala prioritas agar anggaran yang terbatas dapat memberikan dampak maksimal bagi aksesibilitas masyarakat," ujar legislator tersebut.
Ruang Dialog untuk Solusi Publik
Diskusi ini menjadi wadah bagi para wakil rakyat untuk menjawab berbagai aspirasi yang selama ini banyak muncul di ruang publik maupun media sosial. Pendekatan yang dilakukan melalui dialog terbuka ini dinilai efektif dalam meredam spekulasi masyarakat, sekaligus memberikan pemahaman mengenai kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan saat ini.
Kehadiran anggota Komisi III dalam forum ini diharapkan mampu memberikan perspektif yang berimbang bagi warga Pasuruan. Selain memaparkan kendala, para anggota dewan juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses penganggaran dan pengawasan di lapangan agar perbaikan infrastruktur dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
Masyarakat yang ingin menyimak pemaparan teknis dan diskusi mendalam mengenai masa depan infrastruktur di Kabupaten Pasuruan dapat mengakses rekaman lengkap dialog tersebut melalui saluran informasi resmi yang tersedia. Upaya ini diharapkan dapat menjadi jembatan komunikasi yang konstruktif antara pemerintah, wakil rakyat, dan masyarakat demi percepatan pembangunan daerah. (Red*)
