SIDOARJO – Jagat media sosial, khususnya TikTok, tengah dihebohkan oleh pro-kontra panas terkait inspeksi mendadak (sidak) yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Sidoarjo, Hj. Mimik Idayana. Sidak yang berlangsung pada Sabtu malam (4/7/2026) tersebut menyasar kawasan bekas exit toll HK, tempat yang selama ini dikenal warga Sidoarjo dan sekitarnya sebagai ruang perputaran ekonomi kreatif kelas menengah ke bawah.
Bersama jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), orang nomor dua di Sidoarjo itu turun ke lapangan untuk menertibkan sejumlah warung kopi (warkop) yang menyediakan fasilitas karaoke. Langkah tegas ini memicu perdebatan sengit di kalangan netizen dan masyarakat umum.
Kontra: Tudingan "Tebang Pilih" dan Isu Perut Rakyat Kecil
Di satu sisi, tindakan ini dinilai kontradiktif dengan program pemerintah pusat yang gencar mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penciptaan lapangan kerja. Banyak pihak menyayangkan mengapa usaha rakyat kecil yang justru digerus.
Santoso, salah satu warga setempat, melayangkan kritik tajam terhadap kebijakan tersebut. Menurutnya, pemerintah terkesan diskriminatif dalam menyikapi tempat hiburan malam.
"Harusnya pemerintah mendukung upaya UMKM berbasis warkop dan karaoke ini, bukan malah dikaitkan dengan stigma negatif. Di Sidoarjo ini banyak tempat karaoke dan diskotik besar yang mewah. Apakah memang pemerintah tebang pilih? Yang kapasitas kecil diobrak-abrik, sedangkan yang mewah dibiarkan saja?" ujar Santoso dengan nada kecewa.
Keluhan senada juga datang dari salah seorang pegawai warkop karaoke yang enggan disebutkan namanya. Dengan logat khasnya, ia menumpahkan kekesalannya kepada awak media mengenai realita mencari sesuap nasi.
"Lha iya mas, kenapa kok mesti yang diobrak (diganggu) yang UMKM kayak kita? Sing karaoke sing gedhe-gedhe kok dijarno ae (yang karaoke besar kok dibiarkan saja). Seumpama saya disuruh memilih jadi pegawai kabupaten atau pemandu karaoke, ya jelas saya milih jadi pegawai kabupaten, apalagi jadi Wakil Bupati kayak Bu Mimik. Ancene pejabat gak tau dadi wong mlarat, Mas (Memang pejabat tidak pernah tahu rasanya jadi orang miskin)," keluhnya.
Ia juga membantah keras tuduhan adanya praktik prostitusi terselubung di kawasan tersebut. "Di sini dibilang tempat jual beli perempuan, tapi kenyataannya gak ono, Mas. Yang ada begitu mah di Tretes," tambahnya.
Dari sisi regulasi, pelaku usaha juga merasa disudutkan. Berdasarkan sistem Online Single Submission (OSS), jenis usaha warkop karaoke sebenarnya masuk dalam kategori risiko rendah. Namun, perlakuan penertiban di lapangan dirasa sangat represif, layaknya menghadapi tempat hiburan malam dengan klasifikasi risiko tinggi.
Pro: Upaya Menekan Angka HIV/AIDS di Sidoarjo
Di sisi lain, Wakil Bupati Sidoarjo, Hj. Mimik Idayana, menegaskan bahwa sidak ini bukan bentuk sentimen terhadap UMKM, melainkan langkah preventif demi kesehatan masyarakat.
Dalam sesi wawancara, Bu Mimik menyampaikan bahwa penertiban ini mendesak dilakukan guna menekan angka persebaran penyakit menular seksual, khususnya HIV dan AIDS, yang grafiknya dinilai mengkhawatirkan di wilayah Sidoarjo. Pemerintah mengklaim langkah ini adalah bagian dari penegakan norma sosial dan perlindungan kesehatan publik.
Namun, argumen tersebut memicu tanda tanya baru setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan pasca-sidak. Berdasarkan pengecekan medis yang digelar di pendopo kecamatan setempat, mayoritas pekerja dan pengunjung yang terjaring terbukti negatif dan tidak ada satu pun yang terjangkit HIV/AIDS. Hasil ini pun langsung dijadikan 'senjata' oleh netizen di medsos untuk mempertanyakan relevansi sidak tersebut.
Tanggapan dan Catatan Analisis
Kasus ini menjadi potret klasik benturan antara penegakan regulasi (kesehatan/sosial) dan urusan perut (ekonomi rakyat kecil). Ada dua poin krusial yang perlu digarisbawahi dari peristiwa ini:
1. Komunikasi Publik dan Sensitivitas Sosial: Narasi mengaitkan warkop cilik dengan isu HIV/AIDS dan perdagangan manusia terbukti sangat sensitif. Ketika hasil tes medis menunjukkan hasil negatif, wajar jika publik merasa tuduhan tersebut keliru dan berbalik menyerang pemerintah dengan narasi "pejabat anti-orang miskin".
2. Asas Keadilan (Fairness): Keluhan pekerja warkop mengenai diskriminasi antara tempat hiburan mewah dan UMKM adalah kritik nyata yang harus dijawab oleh Pemkab Sidoarjo. Jika pemerintah ingin menegakkan aturan, maka aturan tersebut harus berlaku adil (supremasi hukum yang merata), baik untuk warkop pinggir jalan maupun diskotik bermodal besar.
Hingga saat ini, polemik sidak exit toll HK masih terus bergulir di TikTok, memicu diskursus hangat mengenai bagaimana seharusnya pemerintah daerah membina UMKM tanpa harus mengorbankan ketertiban umum. (Red)
