 |
| Foto bersama Ormas,LSM dan Wartawan usai kegiatan Kopdar di Resto Area Kirana Kertosari Purwosari |
PASURUAN, Potret.Net – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Progib Jawa Timur memprakarsai acara konsolidasi dan ngopi bareng bersama puluhan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta insan pers se-Kabupaten Pasuruan pada Sabtu (12/9/2026). Mengusung tema "Sinergi dan Aspirasi", forum kebersamaan ini berlangsung khidmat di Resto Area Ayam Kirana, Desa Kertosari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan.
Suasana acara dibuka secara resmi dan penuh semangat melalui pengumandangan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan Mars Progib.
Ketua DPW Progib Jatim, Soemardi Priono, yang berhalangan hadir pada kesempatan tersebut diwakili oleh Dewan Pembina DPW Progib Jatim, Aven Januar. Dalam sambutannya, Aven menegaskan bahwa posisi Progib sebagai pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto justru menuntut peran aktif dalam memberikan kritik yang membangun.
"Dukungan terhadap pemerintah tidak berarti kita menutup mata terhadap berbagai kekurangan di lapangan. Sikap kritis yang terukur adalah bentuk pengawasan publik agar tata kelola pemerintahan tetap berada di jalur yang benar," ujar Aven.
Nada tegas juga disampaikan oleh Wakil Ketua 3 DPW Progib Jatim, Masroni. Ia menyoroti dua isu strategis daerah dan nasional, yakni pengawalan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta polemik dinamika sosial Sound Horeg.
Terkait Program MBG, Masroni menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap alokasi anggaran negara demi menjamin mutu standar gizi dan keselamatan pangan. Latar belakang pengawasan krusial ini menyusul munculnya sejumlah dugaan kasus keamanan pangan di berbagai daerah.
"Audiensi bersama mitra SPPG menjadi langkah konkret untuk memetakan evaluasi, menyelesaikan kendala teknis, serta menjamin mutu standar gizi dan keselamatan makanan secara transparan. Seluruh lapisan masyarakat wajib mengontrol dan mengawasi penggunaan uang negara. Hak pengawasan publik ini tidak boleh dihalangi oleh pihak mana pun," tegas Masroni.
Selain masalah MBG, forum ini menyikapi polemik fenomena Sound Horeg. DPW Progib Jatim mendesak pemerintah daerah, pelaku usaha, dan komunitas Sound Horeg untuk mengedepankan dialog konstruktif guna merumuskan regulasi yang berimbang bagi semua pihak.
Mengakhiri keterangannya, Masroni menyampaikan bahwa seluruh aspirasi, masukan, dan poin evaluasi yang terhimpun dari forum ini akan disalurkan secara resmi melalui audiensi kepada Gubernur Jawa Timur serta Bupati Pasuruan. Langkah kontrol publik ini ditujukan murni untuk memperkuat ketepatan sasaran kebijakan pemerintah, bukan untuk membatasi atau menghambat program pembangunan. (Red)
