 |
| JAWARA - Jagongan Wakil Rakyat. |
PASURUAN, Potret.Net – Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan berkomitmen penuh untuk mendorong percepatan pembangunan dan pengembangan potensi desa wisata serta kuliner lokal. Strategi utamanya adalah dengan mematangkan konsep satu kecamatan satu destinasi wisata unggulan di seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan.
Hal tersebut dikupas tuntas dalam episode spesial Podcast JAWARA (Jagongan Wakil Rakyat) yang dipandu oleh host Niswa di kanal YouTube Potret Net. Hadir sebagai narasumber tiga legislator dari Dapil II Kabupaten Pasuruan, yaitu Mahdi Haris, Nurul, dan Bapak Mashuda Hidayatulloh.
Sinergi Anggaran dan Gagasan "Satu Kecamatan Satu Wisata"
Dalam diskusi tersebut, Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan, Nurul, menyoroti pentingnya pemerataan destinasi agar perputaran ekonomi tidak hanya berpusat di wilayah tertentu. Menurutnya, idealnya ada satu wisata ikonik yang hidup di tiap-tiap kecamatan dari total 24 kecamatan yang ada.
"Jangan jauh-jauh ke desa dulu, tiap-tiap kecamatan dari 24 kecamatan minimal punya satu potensi wisata yang hidup. Seandainya di-support anggaran stimulan yang matang dari daerah, insyaallah ini akan berjalan dan berkembang pesat," ujar Nurul.
Ia menambahkan, keberadaan wisata lokal yang representatif ini juga bisa menjadi solusi bagi kegiatan edukasi sekolah (seperti TK dan SD) di Pasuruan agar tidak perlu melakukan studi banding atau outing class ke luar daerah, melainkan cukup meramaikan wisata di wilayah sendiri.
Infrastruktur Jalan Jadi Prioritas, Dewan Dorong Keroyokan Lintas Dinas
Menjawab tantangan fasilitas, H. Mashuda Hidayatulloh menegaskan bahwa Komisi III terus mengawal penganggaran, terutama untuk aksesibilitas utama ke tempat wisata yang sering kali dikeluhkan pengunjung.
"Akses jalan adalah kunci utama. Melalui fungsi pengawasan anggaran, kami mendorong Pemerintah Kabupaten untuk memfokuskan perbaikan jalan ke daerah-daerah yang punya potensi wisata besar, contohnya di kawasan pantai untuk akses ke wisata mangrove atau kafe laut," jelas Mashuda.
Mengingat keterbatasan APBD, Mahdi Haris, menambahkan bahwa pengembangan desa wisata tidak bisa dibebankan kepada satu dinas saja. Perlu adanya kerja sama "keroyokan" lintas sektor dan komunikasi yang baik dengan pusat.
"Kita tidak bisa berdiam diri. Kita harus bersinergi dengan pemerintah provinsi hingga Kementerian Pariwisata. Di tingkat daerah, Dinas Pariwisata harus berkolaborasi dengan Dinas PU untuk infrastruktur, serta Dinas Koperasi dan UMKM untuk menyokong ekonomi kreatif dan stan kulinernya," papar Mahdi Haris.
Tantangan SDM dan Proteksi Wisatawan Agar Tidak 'Kapok'
Berada di antara dua magnet wisata besar, yaitu Kabupaten Malang dan Kota Batu, menjadi tantangan tersendiri bagi Kabupaten Pasuruan. Oleh karena itu, Komisi III menilai kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan legalitas desa wisata melalui SK Bupati menjadi benteng utama.
Dewan juga menaruh perhatian pada pentingnya pembinaan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) agar melek digitalisasi—baik untuk promosi media sosial (TikTok/Instagram) maupun penerapan pembayaran digital (QRIS). Selain itu, pengelolaan yang rapi diperlukan demi mengantisipasi adanya pungutan liar atau harga kuliner yang tidak masuk akal (ngepruk harga) yang dapat merusak citra daerah.
"Kuncinya ada pada pembinaan dan sertifikasi pelaku wisata agar paham SOP menerima tamu. Kita harus memberikan kesan yang baik agar wisatawan yang berkunjung tidak kapok dan mau kembali lagi membawa keluarga mereka," pungkas Mahdi Haris.
Di akhir dialog, ketiga anggota dewan tersebut kompak memberikan pesan moral kepada masyarakat agar bersama-sama meningkatkan kesadaran diri untuk mencintai dan meramaikan destinasi wisata lokal Pasuruan demi mendongkrak Pendapatan Asli Desa (PAD) secara mandiri. (PN/Red)
